Perkembangan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan
semakin meningkat di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota
Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022
sebagai langkah untuk mengatur penggunaan kendaraan tertentu yang
menggunakan penggerak motor listrik, khususnya sepeda listrik. Namun, dalam
implementasinya, peraturan ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi
kepatuhan masyarakat maupun keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis materi muatan, implementasi,
serta kendala dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun
2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu
terkait dengan batas usia pengguna kendaraan tertentu yang masih ambigu.
Peraturan ini telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat persoalan hukum terkait aspek sanksi dan pengawasan. Kurangnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan infrastruktur
pendukung menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan sosialisasi kepada
masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan sepeda listrik secara aman dan tertib.