Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kenaikan pangkat dan jabatan
pemeriksa BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah diberlakukannya
Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada fakta sosial
yang terjadi di lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun narasumber melalui
hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Pembahasan dalam penelitian ini
mencakup pola kenaikan pangkat dan jabatan pemeriksa pada BPK Perwakilan
DIY, hambatan yang dihadapi pemeriksa dalam proses kenaikan pangkat dan
jabatan, serta solusi yang bisa diberikan untuk menghadapi hambatan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dialami oleh
pemeriksa dalam memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan
Sekretaris Jenderal tersebut. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan
eksternal pemeriksa itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan
perlunya solusi dari pihak BPK maupun dari pihak pemeriksa seperti membentuk
Ketua Sub Tim (kasubtim) untuk memberikan kesempatan para pemeriksa muda
untuk menjalankan perannya, membuat daftar calon peserta diklat, serta mendorong
pemeriksa untuk lebih aktif dalam menjalankan kegiatan dan meningkatkan persiapan dalam menghadapi assessment.