Pencantuman harga barang merupakan kewajiban pelaku usaha sekaligus
hak konsumen dalam jual beli. Namun seringkali transaksi jual beli dilakukan
dengan itikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Malioboro merupakan salah satu tempat wisata yang seringkali menjadi tempat
terjadinya praktik kecurangan pelaku usaha. Kerugian konsumen akibat tidak
dicantumkannya harga barang di tempat usaha seringkali terjadi di Malioboro,
sehingga harus menjadi perhatian dalam pengelolaan Malioboro guna melindungi
konsumen. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kawasan Kuliner Teras
Malioboro 1. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan
dengan wawancara dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
beberapa tahun terakhir praktik kecurangan di Kawasan Kuliner Teras Malioboro
1 sudah cenderung berkurang, namun masih ditemukan oknum pelaku usaha yang
belum melakukan kewajiban pencantuman harga barang. Hal ini menunjukkan
upaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menekan angka
kecurangan di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1 telah berjalan baik, namun
masih perlu pengawasan dan penegakan yang lebih baik.