Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam
memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan perspektif korban. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder
yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini mengatur secara rinci
mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan
seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak
hukum mengenai perspektif korban, keterbatasan sumber daya manusia dan
fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA), serta stigma sosial yang masih melekat pada korban. Oleh karena
itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak
hukum, penguatan kapasitas UPTD PPA, serta edukasi masyarakat untuk
mengurangi stigma dan mendorong korban untuk melapor. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh
aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan.