Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362,
363, 365, 476, 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian
sering terjadi di masyarakat sehingga pencurian menjadi salah satu kasus yang
serius yang banyak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
secara keseluruhan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak
pidana pencurian dalam bentuk restitusi dan untuk mengetahui tata cara pemberian
restitusi, serta mengetahui hak-hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana
pencurian. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif,
yang berdasarkan pada metode Analisa dan diagnosa hukum. Hasil dari analisis dan
penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui
mekanisme pemberian restitusi yang melibatkan koordinasi antara pengadilan,
kejaksaan, dan LPSK. Dalam implementasinya, LPSK memberikan pendampingan
komprehensif mulai dari konsultasi awal, pengajuan permohonan, hingga proses
pembayaran restitusi, dengan sistem perhitungan kerugian yang sistematis dan
terukur.