Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu aspek penting
dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu
instrumen hukum yang diterapkan untuk menegakkan aturan pengelolaan sampah
adalah sanksi administratif, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
masyarakat serta mencegah pencemaran lingkungan. Pemerintah memiliki peran
penting dalam memastikan bahwa penerapan sanksi administratif berjalan sesuai
dengan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan
efisiensi. Dalam penelitian ini, penulis meneliti “Penerapan Sanksi Administratif
terhadap Pelanggaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di
Kawasan Kali Acai, Abepura” guna mengetahui bagaimana pelaksanaan, kendala,
serta upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi administratif di wilayah
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta melakukan wawancara
dengan pihak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi
administratif di kawasan Kali Acai, Abepura telah diatur dalam regulasi yang
berlaku, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.
Kendala tersebut meliputi kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat
mengenai aturan pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta
inkonsistensi dalam penegakan sanksi. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan
masyarakat dalam membuang sampah sembarangan turut menjadi tantangan dalam efektivitas penerapan sanksi administratif.