Kebebasan pers merupakan bentuk fundamental dari demokrasi dalam
menyampaikan informasi, tapi seringkali terjadi benturan dengan regulasi lain.
Objek dari penelitian ini adalah jurnalis yang sering mengalami kriminalisasi
jurnalis. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melindungi jurnalis dari ancaman
kriminalisasi kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
tipe penelitian hukum normatif, yang mana berfokus pada hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
(UUPDP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian
bersifat deskriptif analisis yang disertai dua sumber data yaitu data primer dan data
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kebebasan pers harus
diimbangi dengan pemahaman bahwa peliputan yang melibatkan data pribadi harus
tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan kode etik jurnalistik dan harmonisasi
regulasi antara UU Pers dan UU PDP diperlukan untuk menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap jurnalis.