Big data adalah kumpulan data yang sangat besar juga kompleks dan dapat
digunakan dalam transaksi smart contract. Salah satu contoh penggunaannya pada
vending machine dengan risiko terjadi kegagalan yang merugikan konsumen.
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum dalam penggunaan big data jika
ada data yang palsu atau data yang tidak sempurna sehingga menyebabkan kerugian
dalam transaksi smart contract. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian
ini yaitu normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini pengelola dan pelaku
usaha vending machine bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan dalam
pengelolaan data yang mempengaruhi transaksi. Berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata, pengelola dapat dikenakan tanggung jawab perdata jika data yang
digunakan dalam transaksi rusak atau palsu yang mengakibatkan kerugian materiil
dan immateriil bagi konsumen. Selain itu sanksi pidana dapat dikenakan sesuai
dengan Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP dengan ancaman hukuman penjara hingga
lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar atas kelalaian dalam menjaga keamanan
data pribadi. Jika kegagalan sistem vending machine disebabkan oleh kelalaian
dalam pengelolaan data atau sistem elektronik maka sanksi yang juga dapat
diterapkan sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 45 UU ITE serta Pasal 11 dan Pasal
12 PP PMSE. Ketentuan ini mengharuskan pengelola untuk memastikan keamanan,
transparansi, dan akurasi data demi perlindungan konsumen.