Kekerasan Seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang
sangat serius dan seringkali dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki relasi
kuasa, termasuk pendidik. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di
lingkungan sekolah dasar, terutama oleh guru sebagai pelaku, menunjukkan adanya
celah dalam perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan
oleh pendidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan serta wawancara bersama pihak Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun terdapat penguatan hukum yang cukup signifikan dalam kedua undang-
undang tersebut, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama
dalam aspek penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Salah
satu hambatan utama adalah belum adanya diferensiasi penanganan bagi pelaku
kekerasan seksual dibanding pelaku tindak pidana lain, sehingga efek jera belum
optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada
korban (victim-centered approach), serta perlunya penguatan langkah preventif dan
dukungan sistematis lintas lembaga dalam menjamin perlindungan anak di
lingkungan pendidikan.