Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang,
memberikan pengertian stipulatif. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Rupiah. Menurut Rachmawati & Nugroho
(2022:13) Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran sah dan berlaku di seluruh teritorial
wilayah Indonesia. Di kawasan perbatasan Indonesia, terdapat penggunaan mata uang asing
sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis, khususnya Rupiah Indonesia (Rp) dan Ringgit
Malaysia (RM) yang mengakibatkan persaingan antara keduanya dalam perekonomian lokal
(Elisabeth, S., Deliana, E., & Diana, L, 2018).
Masyarakat di perbatasan masih sering mempergunakan RM sebagai alat tukar dalam
transaksi perdagangan. Bagi mereka, tidak adanya larangan dari pemerintah diartikan sebagai
izin untuk membuat aturan sendiri terkait penggunaan Rupiah (Jafar, M. K., Ardi, A &
Tubagus, S, 2022). Penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah perbatasan masih
menghadapi tantangan, terutama karena banyak pelintas batas, termasuk para pedagang kecil
maupun besar yang memiliki identitas ganda, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia
dan Identity Card (IC) Malaysia. Hal ini dipicu oleh perbedaan tingkat kesejahteraan antara
Indonesia dan Malaysia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya preventif dan
represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam meminimalisir
pelanggaran penggunaan mata uang asing di wilayah teritorial Indonesia. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian
kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi
dokumen. Luaran dari penelitian ini akan dituangkan dalam artikel jurnal internasional di West
Science Law and Human Rights.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan
pemerintah dan Bank Indonesia adalah Penguatan instrumen yuridis oleh Pemerintah dan Bank
Indonesia. Lalu yang kedua, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia harus melakukan
gerakan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban penggunaan uang Rupiah. Keitga,
Pemerintah harus membangun sarana infrastruktur ekonomi. Keempat, pemerintah dan Bank
Indonesia dapat menggunakan mata uang Rupiah dalam bentuk elektronik dan digital. Namun,
penggunaan mata uang yang berbasis digital, tentu dalam pengaplikasiannya membutuhkan
internet yang mumpuni, sehingga pemerintah perlu memperhatikan pemerataan koneksi internet bagi seluruh wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini upaya represif tidak diperlukan,
karena pelanggaran ini dapat terselesaikan dengan upaya preventif. Terkecuali dalam delik
tertentu yang mengancam perputaran ekonomi negara atau membahayakan eksistensi mata uang Rupiah secara massif.