Penelitian ini bertolak dari diberlakukannya Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini
menambahkan ketentuan penghentian penuntutan demi hukum yang
sudah normatif dan limitatif dalam undang-undang. Permasalahannya
adalah apabila aturan ini hanya berbentuk peraturan di bawah undang-
undang, maka akan bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum
acara pidana. Dalam tataran implementasi terdapat permasalahan
perilaku hukum karena pergeseran sistem penuntutan dari mandatory
prosecution principle (berdasarkan KUHAP) ke discretionary
prosecution principle. Untuk menjawab permasalahan tersebut
dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan normatif (doctrinal)
dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum
untuk selanjutnya dilakukan analisis yuridis guna menemukan
legalitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Pendekatan yuridis empiris juga dilakukan untuk menunjang
penelitian ini dengan mengumpulkan data primer berupa informasi
dari para pelaku penghentian penuntutan (jaksa). Hasil penelitian telah
ditemukan masih ada persoalan yuridis terkait dengan asas legalitas
pada bentuk aturan yang menjadi dasar penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif, sekalipun dalam implementasinya
tidak dipersoalkan oleh Lembaga Kejaksaan dan bisa diselesaikan dengan mencari payung aturan dalam undang-undang melalui
penafsiran yang progresif. Temuan lainnya adalah bahwa tampak adanya semangat diskresi dalam sistem penuntutan namun dalam
pelaksanaannya masih terhadap kendala, baik yang bersumber pada regulasi maupun cara berhukum yang positivistik.