Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah yang asal-
usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa
berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa,
pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Untuk
mewujudkan pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan hak asal-usul tersebut maka
pelaksanaannya harus memperhatikan nilai: kearifan lokal; budaya adiluhung;
kesejahteraan rakyat; keadilan; kepastian hukum; tertib administrasi; dan
keterbukaan. Adanya pemberlakuan UUK di DIY ini maka kedudukan tanah
desa termasuk tanah kas desa memerlukan pengaturan lebih lanjut mengingat
pengaturan kedudukan tanah desa di DIY ini berbeda dengan pengaturan tanah
desa secara Nasional. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan memahami
kedudukan tanah kas desa sebagai konsekuensi hukum adanya pemberlakuaan
UUK DIY. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian
yuridis normatif dengan bahan hukum primer maupun dari bahan hukum
sekunder yang berisikan peraturan perundangan yang meliputi peraturan
perundangan terkait dengan tanah kas desa di DIY baik sebelum mauun setelah
berlakunya UUK DIY. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi
Pemda DIY dalam mengatur tanah kas desa agar lebih bermanfaat bagi
masyarakat.