Penelitian ini ini hendak mengkaji dampak dari konflik kewenangan absolut antara pengadilan
Negeri dan Pengadilan tata Usaha Negara pasca berlakunya PERMA Nomor 2 tahun 2019 pada
pencari keadilan serta mengkaji penerapan konsep ’penggabungan perkara’ sebagai solusinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan mengkaji data
berupa bahan hukum primer empat putusan hakim dalam kasus konflik kewenangan
pengadilan serta bahan hukum skunder konsep hukum, yakni ‘penggabungan perkara’. Analsis
dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji dampak putusan serta untuk mengkaji usulan
penrpaan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik kewenangan pengadilan berdampak
pada ketidakadilan dan ketidakpastian huum bagi pencari keadilan karena menyebablan
tuntutannya menjadi tidak ditrima. Untuk mengatasinya, konsep ‘penggabungan perkara’ yang
selama ini juga telah diakui dalam system peradilan Indonesia dapat diterapkan, khususnya
untuk menggabungkan perbuatan hukum pejabat administrasi negara yang mengandung dua
aspek yakni aspek perdata dan aspek administrasi negara. Penggabungan tersebut di satu sisi
akan mencaiptakan peradilan yang efisien dan berkepastian hukum, di sisi lain masih ada
keterbatasannya yakni tentang bagaimana memeriksa penggbaungan perkara dengan dua
hukum acara yang berbeda.