Fenomena sosial Juvenile Delinquency atau yang dikenal sebagai perilaku
kenakalan remaja sering kali berujung pada tindakan yang tergolong tindak pidana.
Sistem peradilan anak (Juvenile Justice) merupakan upaya untuk menangani
kenakalan anak yang melibatkan tindak pidana. Landasan hukum dalam hal ini
adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA), yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang
berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
mengatur mekanisme pengalihan penyelesaian perkara pidana dari jalur litigasi ke
non-litigasi melalui konsep diversi dan restorative justice. Penelitian ini membahas
implementasi serta efektivitas konsep diversi dan restorative justice di Polres
Sleman, termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian
dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-
kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris (sociological
jurisprudence), dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.
Teori yang mendasari penelitian ini mencakup teori restorative justice dan
efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
diversi untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Polres Sleman telah
mengikuti aturan perundang-undangan, namun tidak semua upaya diversi berhasil.
Efektivitas penerapan diversi di Polres Sleman dinilai masih kurang optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kompetensi aparat penegak
hukum, minimnya pemahaman masyarakat tentang diversi dan restorative justice.
Kendala lain yang dihadapi mencakup kesulitan anak berkonflik dengan hukum dalam memberikan informasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi dan restorative justice, serta tuntutan ganti rugi yang tinggi dan tidak proporsional.