Posisi pemegang saham pengendali dalam hal ada perusahaannya diakuisi
berdasarkan kebijakan hukum yang baru menjadi tidak jelas. Dengan mengambil
studi kasus pada akuisisi Bank Bukopin, penelitian ini hendak mengkaji
perlindungan hukum bagi Bosowa Corporindo sebagai pemegang saham
pengendali yang berdasarkan kebijakan hukum baru, yakni PERPPU Nomor 1
Tahun 2020 melalui surat perintah Otoritas Jasa Keuangan ‘dipaksa’ untuk
melepaskan sahamnya. Metode penelitian hukum normatif dipilih untuk menjawab
problem dengan mengkaji kebijakan hukum Indonesia yang dianggap tidak
memberikan perlindungan bagi pemegang saham pengendali dalam hal terjadi
akuisisi berdasarkan teori perlindungan hukum, serta melalui studi perbandingan
dengan kebijakan serupa di negara lain, yakni Malaysia. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan hukum tentang akuisisi yang tumpang tindih dan
saling bertentangan, tidak adanya koordinasi antar lembaga pelaksanan yang
terkait, serta terbatasnya hak para pemegang saham, menjadi faktor utama
penyebab kerugian bagi pemegang saham pengendali. Dengan studi perbandingan
pada ketentuan pelaksanaan akuisisi di Malaysia, pengaturan hukum dalam praktik
akuisisi ke depannya diharapkan dapat terintegrasi dalam satu peraturan perundang-
undangan, dengan memperhatikan kesimbangan kepentingan, mempunyai upaya
perlindungan aktif, dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat memberikan
perlindungan nyata, lebih dari sekadar memperoleh ganti rugi atau upaya litigasi.