Etnis Rohingya di Myanmar menghadapi diskriminasi ekstrem yang memaksa
mereka mencari perlindungan di negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai negara
yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967,
Indonesia tetap menerima pengungsi dengan penanganan mereka menjadi tanggung
jawab UNHCR sesuai dengan Statuta UNHCR. Penelitian ini mengkaji
implementasi dari peran UNHCR dalam melindungi Pengungsi Perempuan
Rohingya di Indonesia berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada studi
pustaka yang berfokus pada instrumen hukum internasional, serta wawancara dari
narasumber yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini
adalah UNHCR sudah mengupayakan berbagai macam cara agar Pengungsi
Perempuan Rohingya mendapatkan perlindungan yang seharusnya sebagai
kelompok rentan meskipun masih menghadapi kendala internal dan eksternal.
Saran dari hasil penelitian ini adalah penguatan komitmen UNHCR terhadap
Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, peningkatan kerja sama dengan
Pemerintah Indonesia dan daerah, serta insiatif pembentukan pengadilan HAM
regional di kawasan ASEAN.