Penelitian ini membahas konflik kewenangan antara Pengadilan Umum
dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik atau perkara
keperdataan lainnya, terutama setelah perubahan Pasal 50 ayat (2) Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006. Perubahan ini memberikan Pengadilan Agama
wewenang tambahan untuk memutus sengketa hak milik, yang sebelumnya
menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Umum.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis
pengaturan kewenangan, masalah tumpang tindih, dan solusi yang dapat
diterapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik yurisdiksi ini dapat
memperlambat proses hukum dan mengurangi kepastian hukum. Untuk
mengatasinya, diperlukan harmonisasi undang-undang dan mekanisme
penyelesaian sengketa kewenangan di Mahkamah Agung.