Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk
mewujudkan dan melindungi hak pendidikan tersebut. Indonesia memiliki
beberapa aturan dan program dalam mewujudkan akses pendidikan bagi semua
kalangan masyarakat dan untuk semua tingkatan, baik pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Salah satu program yang dihadirkan adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah
(KIP-K) yang sudah didistribusikan secara meluas sampai pelosok Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan distribusi KIP-K, khususnya
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih khususnya, dalam penelitian ini akan
meneliti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V sebagai salah satu
penyelenggara KIP-K. Pelaksanaan yang dimaksud adalah cara pelaksanaan
distribusi dan faktor-faktor, baik faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
distribusi KIP-K di DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pelaksanaan
kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDikti Wilayah V sudah berjalan dengan baik.
Pelaksanaan distribusi berjalan dengan berdasarkan Persesjen Kemendikbudristek
No. 13 Tahun 2023. Faktor pendukungnya dapat berupa dukungan dari berbagai
pihak, yaitu pemerintah pusat, perguruan tinggi swasta, serta sistem dan verifikasi
yang memadai. LLDikti Wilayah V memiliki kendalah berupa jumlah kuota yang
tidak menentu setiap tahunnya dan mengalami hambatan dalam sistem.