Krisis kemanusiaan di Suriah merupakan salah satu tragedi paling kompleks dalam
sejarah modern, yang diakibatkan oleh konflik bersenjata berkepanjangan sejak
tahun 2011. Konflik ini telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, kehancuran infrastruktur, dan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat
sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah berdasarkan prinsip
Responsibility to Protect (RtoP) serta mengidentifikasi kendala-kendala yang
dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat normatif dengan mengacu pada piagam,
resolusi, dan instrument hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa meskipun PBB memiliki mandat untuk melindungi warga sipil,
pelaksanaan prinsip RtoP di Suriah menghadapi berbagai hambatan, termasuk
deadlock di Dewan Keamanan akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara
yaitu Rusia dan China. Hambatan lainnya meliputi blokade bantuan kemanusiaan
oleh pemerintah Suriah, pengalihan bantuan secara diskriminatif, serta minimnya
pendanaan dari masyarakat internasional. Untuk mengatasi masalah ini, PBB perlu
mengaktifkan Uniting for Peace melalui Majelis Umum guna memastikan tindakan
kemanusiaan tetap berjalan tanpa terhalang hak veto, Selain itu, reformasi terhadap mekanisme hak veto di Dewan Keamanan menjadi penting untuk mencegah kebuntuan dalam situasi serupa. Pendekatan yang lebih komprehensif, seperti
mengadakan kerja sama internasional dalam pendistribusian bantuan, dan
menciptakan solusi damai dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan krisis kemanusiaan di Suriah dapat ditangani secara lebih efektif, sekaligus mencegah tragedy serupa di masa depan.