Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya telah memaksa ribuan orang
meninggalkan tanah air mereka. Pada tahun 2023, Aceh kembali menjadi lokasi transit
utama pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia. Penanganan pengungsi
ini memerlukan upaya kerja sama antara Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi
(UNHCR) dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode
penelitian ini melibatkan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan
sumber hukum primer, sekunder, tersier serta wawancara dari narasumber yang mempunyai
kaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama UNHCR dan
Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi pemberian bantuan
kemanusiaan masih belum terpenuhi dengan baik dan tantangan utama yang dihadapi
adalah status etnis Rohingya sebagai stateless, refugees, dan reaksi masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, kerja sama UNHCR dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam sangat berperan dalam penanganan pengungsi Rohingya, namun masih
memerlukan upaya penguatan di berbagai aspek untuk mencapai perlindungan yang lebih
efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar internasional.