Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses yang penting dalam sistem
pendidikan di Indonesia. PPDB diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan PPDB terdiri dari 4 jalur pendaftaran salah
satunya adalah sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu aspek yang krusial dalam
PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem zonasi diterapkan dengan tujuan untuk
pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa, namun dalam praktiknya, sering kali
ditemukan penyalahgunaan seperti manipulasi domisili dan pemalsuan dokumen untuk
mendapatkan akses ke sekolah yang lebih favorit. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi
praktik curang dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif untuk
mengeksplorasi kebijakan pemerintah daerah, tindakan pengawasan, serta upaya mengatasi
masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah
melakukan berbagai langkah seperti sosialisasi, penguatan pengawasan, dan penerapan
sistem pendaftaran online, tantangan besar tetap ada dalam memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran
pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga integritas sistem PPDB dan perlu adanya
upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengawasan serta penerapan teknologi guna
meminimalisir praktik curang dalam seleksi PPDB.