Kenaikan permukaan laut (Sea-Level Rise) mengakibatkan penduduk negara-
negara kepulauan di kawasan Pasifik terpaksa untuk bermigrasi melintasi batas
internasional karena sebagian besar wilayah negara-negara kepulauan di kawasan
Pasifik telah mengalami erosi wilayah pesisir, degradasi tanah oleh air secara
permanen, dan pencemaran air bersih yang berpotensi pada ketidakmampuan suatu
negara untuk dapat dihuni kembali (inhabitant). Secara harfiah mereka yang
bermigrasi secara terpaksa untuk menyelamatkan diri akibat perubahan iklim
mengakibatkan tempat tinggal mereka sudah tidak dapat ditinggali dapat disebut
sebagai pengungsi akibat perubahan iklim (Climate Refugees). Namun, pengaturan
mengenai pengungsi dalam hukum internasional yang dirumuskan dalam Konvensi
Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 tidak mengatur
mengenai Climate Refugees, sehingga belum jelas status korban yang bermigrasi
dengan alasan perubahan iklim dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Penelitian
ini kemudian menulis mengenai Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi
Akibat Perubahan Iklim (Climate Refugees) Serta Konsekuensinya Menurut
Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban
Sea-Level Rise of Pacific Island Countries). Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder yang mengacu pada instrumen hukum internasional,
tambahan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta didukung dengan
hasil wawancara dengan narasumber terkait. Penelitian ini menggunakan analisis
data deduktif yang menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi pemberian status
Climate Refugees kepada korban Sea-Level Rise of Pacific Island Countries
menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 menjadi sebuah
urgensi didasarkan atas telah terpenuhinya ketiga unsur pengungsi dan konsekuensi
regulasi pemberian status Climate Refugees dapat dilihat melalui dua sisi, yakni
apabila dibentuk dan apabila tidak dibentuk.