Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285, 286,
287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan sering terjadi di
masyarakat, salah satunya terjadi di tempat karaoke dengan cara melecehkan
pemandu lagu atau Lady Companion (LC). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
secara keseluruhan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemandu karaoke
sebagai korban pemerkosaan, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi
pihak kepolisian dalam menerapkan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif, yang berdasarkan pada metode Analisa dan diagnosa hukum.
Hasil dari analisis dan penelitian ini adalah bahwa korban tindak pidana perkosaan
berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan KUHP yang
mencakup pemberian restitusi, pelayanan medis, konseling, informasi
perkembangan kasus, bantuan hukum, hak memberikan keterangan tanpa tekanan,
rumah aman, dan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga. Dalam
melakukan upaya perlindungan hukum, pihak kepolisian menghadapi beberapa
kendala, seperti tidak adanyak saksi, tidak adanya laporan dari korban atau
keluarga, dan kurangnya bukti. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepolisian
melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan (Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban) LPSK, mencari informasi dari keluarga ataupun masyarakat sekitar, serta
melakukan visum dan pemeriksaan medis sebagai bukti.