Maraknya tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut hingga saat ini di Myanmar yang
mengakibatkan ribuan warga etnis Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka
dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Meski telah
mengungsi ke Bangladesh, kehidupan para pengungsi Rohingya tetap sulit dan
membuat mereka kesulitan bertahan hidup, sehingga terdapat oknum penyelundup
yang memanfaatkan situsi tersebut. Penyelundup seringkali memasuki kamp-kamp
pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk merayu para pengungsi agar mau membayar
jasa mereka untuk keluar dari kamp dan memasuki wilayah Indonesia. Penelitian ini
kemudian meneliti dan menulis mengenai pemenuhan prinsip non-refoulment terhadap
pengungsi Rohingya oleh Indonesia yang menjadi korban penyelundupan manusia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dari data yang diianalisis
kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yakni Indonesia telah
menunjukkan komitmen terhadap prinsip non-refoulment dengan tidak menolak dan
mengembalikan pengungsi Rohingya ke laut, meskipun menghadapi tekanan dari
masyarakat lokal. Meskipun demikian, implementasi prinsip ini di lapangan masih
menghadapi banyak tantangan. Koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat
dan daerah, serta resistensi masyarakat, menjadi kendala utama. Tetapi dibantu dengan
adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (3) Sehingga
pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia tetap diberikan
tempat penampungan sementara oleh pemerintah setempat.