Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis Pengadaan barang/jasa
secara elektronik (e-procurement) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Sleman Guna Mewujudkan Prinsip Transparansi serta
mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini
didukung oleh studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kendala
yang dihadapi terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah yang kurang
disiplin dalam pencatatan dan masih melakukan pengadaan manual atau secara
langsung kepada penyedia tanpa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Upaya yang dilakukan melalui pendampingan atau konsultasi dan
menonaktifkan akun Pejabat Pembuat Komitmen bagi Organisasi Perangkat
Daerah yang tidak mengupload pencatatan manualnya di Sistem Pengadaan
Secara Elektronik, serta membuat regulasi lewat Peraturan Daerah tentang
reward dan punishment agar lebih disiplin. Hasil penelitian ini memberikan
pengetahuan mengenai penggunaan metode e-procurement yang perlu diatasi
dalam implementasi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka dari
itu, penulis memberikan saran mengenai analisis dalam penelitian ini.