Dalam satu tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral Indonesia-Vietnam,
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melaporkan dan mengungkapkan bahwa
kapal-kapal Vietnam terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal yang terdeteksi
di perairan Laut Natuna Utara. Sebanyak enam kapal ikan Vietnam terdeteksi
melalui Automatic Identification System (AIS), sementara 16 kapal ikan Vietnam
lainnya terdeteksi menggunakan citra satelit di wilayah yang tidak disengketakan.
Penulis berupaya memahami urgensi Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia-Vietnam dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan ilegal di Laut
Natuna Utara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
fokus pada hukum dan perjanjian internasional. Kesimpulan yang ditarik oleh
penulis adalah bahwa urgensi perjanjian internasional Indonesia-Vietnam
mengenai Batas Zona Ekonomi Eksklusif penting karena dengan adanya Perjanjian
Internasional tersebut dapat mempertegas dan memberikan kepastian hukum bagi
kedua negara terhadap batas Zona Ekonomi Eksklusif.