Tanah merupakan permukaan bumi tempat manusia hidup, berkembang dan sebagai
sumber bagi segala kepentingan kehidupannya. Tanah Kas Desa/ Kalurahan yaitu tanah
yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Namun,
pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan seringkali disalahgunakan oleh masyarakat
untuk kepentingan pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum Empiris
Yuridis yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan
dengan cara meneliti secara langsung kepada responden di Wilayah Embung
Tambakboyo yang dianggap mampu memberikan informasi pelaksanaan Usaha Mikro
Kecil, dan Menengah (UMKM) dan tanggapan pengelola untuk memperoleh data
primer. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan diketahui UMKM di Embung
Tambakboyo berada di Kalurahan Condongcatur dan pelaku UMKM telah melakukan
perizinan sebelum memulai usaha kepada Desa dan Dinas PUPR BBWSSO.
Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pengelola Embung
Tambakboyo bahwa segala pemanfaatan harus melalui izin kepada Dirjen SDA sesuai
dengan PERMEN nomor 2 Tahun 2024 sehingga Pelaku UMKM mendapatkan
perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021. Terdapat
perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Wilayah Embung Tambakboyo karena
memiliki izin usaha dan izin akan diberikan selama usaha tidak mengganggu konstruksi
embung. Diharapkan penelitian ini menjadi evaluasi kembali bagi pihak Direktorat
Kementerian PUPR BBWSSO untuk melakukan peninjauan terkait efisiensi pemberian
larangan pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan di Wilayah Embung Tambakboyo.