Tesis ini berjudul “Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada
Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa”. Tulisan ini mengulas mengenai Hak Masyarakat
Hukum Adat Dayak De’sa atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan kendala yang
dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa untuk terlibat dalam Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon.
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini jenis penelitian normatif yang
menggunakan data sekunder serta terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historische approach) dan
pendekatan politik hukum (political approach). Data yang digunakan meliputi data sekunder
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum,
dokumen dan berisi keterangan narasumber. Analisis data menggunakan bahan hukum primer
dan sekunder dilakukan dengan deskripsi, sistematisasi, analisis hukum positif, interpretasi
hukum positif dan menilai hukum positif.
Hasil analisis penulis menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa
memiliki hak-hak dalam mengelola hutan adatnya yang meliputi wilayah adatnya, hak itu
jelas dinyatakan pada Pasal 18B UUD 1945. Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa memiliki
hak sebagai subyek hukum yang sah di mata konstitusi untuk terlibat sebagai penyelenggara
sekaligus penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon. Problematika hukumnya adalah
ketika dihadapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi
Karbon, tidak dinyatakan peranan Masyarakat Hukum Adat, faktanya Masyarakat Hukum
Adat terlibat banyak dalam upaya keberlanjutan dan keselamatan ekologi. Kendala yang
dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon adalah belum adanya sosialisasi terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dari
pemangku kepentingan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa, selain itu belum ada
regulasi yang mengatur peranan Masyarakat Hukum Adat sebagai penyelenggara dan
penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon melalui mekanisme non-perdagangan.