Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pelanggaran HAM berat
masa lalu khususnya di Kasus Trisakti melalui jalur non yudisial. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik hukum, perundang-undangan
dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemerintah menggunakan jalur non
yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yaitu
untuk perlindungan, pemajuan penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai
tanggung jawab negara terutama pemerintah, kemudian pelanggaran HAM yang berat masa
lalu belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta
perlunya upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang
terjadi untuk mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya untuk menjaga
persatuan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu,
sebetulnya pemerintah ingin memberikan perlindungan HAM, meskipun upaya penyelesaian
non yudisialpun didalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh para
keluarga korban. Dalam bagian kesimpulan dipaparkan agar dibentuk Keputusan Presiden baru
dalam rangka untuk membentuk tim yang berwenang untuk menjamin dan mengawasi
terlaksananya program bantuan yang sudah diluncurkan oleh Tim PKPHAM dan lembaga-
lembaga terkait serta dalam rapat yang dilakukan oleh Tim dengan lembaga-lembaga terkait
sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara delegasi maupun
mandat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian hasil rapat
maupun informasi dari pihak yang diberikan mandat atau delegasi kepada pihak yang
berwenang dalam hal tersebut sehingga birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan menghasilkan
keputusan yang cepat dan tepat