Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan hak politik ASN Negara
Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste yang kemudian dalam
pembatasan hak politik PNS dalam konstitusi negara ditinjau dari teori keadilan John Rawls.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai
sumber utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan melihat satu peraturan dengan peraturan
lainnya serta bagaimana penerapan peraturan- peraturan tersebut dalam dalam prakteknya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara
Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste tidaklah jauh berbeda,akan
tetapi dalam kedua negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam membatasi hak politik dari pegawai negeri sipil. Analisis penulisan ini ditinjau dari teori keadilan John Rawls untuk mengetahui apakah memungkinkan pembatasan Hak Politik ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik ASN untuk melindungi kebebasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Pembatasan Hak Politik PNS bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh PNS yang dapat menimbulkan konflik sehingga menciptakan ketidakadilan yang lebih besar.