Undang-Undang Nomor 7 Pasal 7 Tahun 2021 mengatur kenaikan pajak
pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan menjadi 12% pada
1 Januari 2025. Aturan tersebut diundangkan pada 29 Oktober 2021 dengan waktu
kenaikan sekitar 5 bulan menjadi 11% dan membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun
untuk menjadi 12%. Salah satu alasan pemberian jeda waktu ini adalah untuk
mempersiapkan sistem Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakomodasi perubahan
tarif, sistem TI, dan regulasi. Perbedaan jeda waktu implementasi yang lama juga
dapat berdampak pada praktik perpajakan perusahaan.
Kenaikan sebesar 1% dari tarif sebelumnya akan berdampak pada peningkatan
biaya atau harga Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diberikan kepada
perusahaan. Apalagi penerapannya akan dilakukan pada tahun 2022 yang
merupakan tahun berat bagi perekonomian perusahaan. Penelitian ini mengkaji
dampak perpajakan akibat perubahan tarif PPN. Kenaikan PPN 1% merupakan
jumlah yang signifikan bagi perusahaan. Jeda waktu pelaksanaan yang lama
memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan trade off pajak, salah satunya melalui peralihan omzet dari masa setelah kenaikan PPN ke sebelum kenaikan PPN.
Perusahaan akan mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan penjualan pada periode sebelum kenaikan PPN dibandingkan harus membayar PPN yang lebih tinggi akibat kenaikan PPN. Penelitian ini menggunakan data perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia, dengan menganalisis sebelum dan sesudah
kenaikan PPN. Hasil penelitian akan membuktikan adanya praktik trade off pajak PPN yang dilakukan perusahaan.