Bagian dari pengakuan terhadap hak atas manusia adalah pemberian
jaminan hukum yang sekuat-kuatnya bagi segenap warga negara tanpa kecuali.
Salah satunya adalah advokasi sebagai proses melobi yang terfokus untuk
mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung, khususnya terhadap
korban bencana alam Yogyakarta selama tahun 2006 -2008. Advokasi yang
dilakukan WALHI DIY selain untuk memperjuangkan hak-hak para korban juga
berusaha memandirikan / memberdayakan para korban untuk bisa bangkit dan
siaga dalam menghadapi bencana. Dari hal tersebut yang menjadi rumusan
masalah adalah: 1). Bagaimana advokasi yang dilakukan WALHI DIY terhadap
korban bencana di Yogyakarta? 2). Bagaimana solusi WALHI DIY dalam
mengatasi hambatan terkait dengan advokasi bencana?. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan
wawancara dan observasi partisipatif pada saat internship.
Konsep yang digunakan: 1). LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); 2).
Advokasi, dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk
mempengaruhi para pembuat kebijakan secara lansung; 3). Pengetahuan Bencana,
Bencana terjadi ketika ada ancaman (bisa dari alam, ulah manusia, atau campuran
keduanya) yang berpadu dengan kondisi rentan di masyarakat, dengan ancaman
yang sama, dapat menimbulkan resiko yang berbeda tergantung tingkat
kerentanannya.
Dari hasil temuan lapangan dapat diperoleh bahwa advokasi yang
dilakukan WALHI DIY meliputi 4 kawasan yaitu; 1). Kawasan Merapi mengenai
TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi), 2). Kawasan Menoreh mengenai
penolakan pertambangan marmer oleh PT. Margola, 3). Kawasan Pesisir Selatan
mengenai JLS (Jalur Lintas Selatan), 4). Kawasan Perkotaan mendesak
pemerintah untuk mengelola hal-hal yang dapat mencermari lingkungan, salah
satunya adalah masalah sampah di kawasan perkotaan.
Identifikasi hambatan terkait advokasi WALHI adalah: 1). Hambatan
Tahun 2006-2007 terkait Advokasi di Kawasan Pesisir Selatan adalah Pemerintah,
2). Hambatan Tahun 2005 terkait Advokasi di Kawasan Menoreh adalah
Pemerintah dan keadaan tidak terduga, 3). Hambatan Tahun 2006 terkait
Advokasi di Kawasan Perkotaan yaitu dari LSM WALHI sendiri, dan 4).
Hambatan Tahun 2005-2006 terkait Advokasi di Kawasan Merapi adalah
birokrasi dan pemerintah.
Solusi WALHI DIY dalam mengatasi hambatan terkait advokasi bencana
yaitu; 1). WALHI mendesak suatu kebijakan sesuai aspirasi masyarakat melalui
lobby, hearing, dan kampanye, 2). WALHI DIY berusaha memperjuangkan hakhak
dasar para korban dan mendesak pemerintah untuk lebih responsive dan
antisipatif pada bencana beserta pada korbannya, 3). WALHI melakukan kegiatan
mengevaluasi dan memonitoring, 4). WALHI juga berusaha mengubah kebijakan
yang berkekuatan hukum tetap.