Pemberitaan mengenai Bus Rapid Transit (BRT) di Halaman Semarang
Metro pada SKH Suara Merdeka periode Desember 2008 hingga Desember 2009
menunjukkan bahwa berita mengenai BRT tersebut mengandung unsur-unsur
kebijakan publik yang kemudian melahirkan sebuah penyelesaian berupa sebuah
pelayanan transportasi publik, yaitu BRT. BRT merupakan salah satu moda
transportasi yang dimunculkan oleh pemerintah Semarang untuk menanggulangi
masalah kepadatan transportasi di Semarang. BRT setara dengan Busway di Jakarta
dan Trans Jogja di Yogyakarta.
Karena masalah ini merupakan masalah transportasi penting yang terjadi di
kota Semarang, maka sudah selayaknya SKH Suara Merdeka sebagai salah satu
koran lokal yang memberikan halaman khusus Semarang memberitakan masalah ini.
BRT merupakan permasalahan yang selalu mendapatkan tempat di surat kabar ini.
Suara Merdeka memiliki oplah yang lebih besar daripada koran-koran lokal lain yang
terbit di Semarang, yaitu Radar Semarang dan Wawasan. Atas alasan ini, maka
penulis ingin mengetahui bagaimanakah penyampaian kebijakan publik dalam
pemberitaan BRT di SKH Suara Merdeka.
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka penelitian menggunakan
metode analisis isi. Unit analisis uang digunakan untuk mengukur kebijakan publik
yang terdapat pada pemberitaan BRT mengacu pada unsur-unsur kebijakan publik,
letak berita, panjang berita dan sumber berita.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 61 berita BRT, lebih dari separuh
berita-berita tersebut berada di halaman depan. Menunjukkan bahwa berita BRT
memiliki porsi yang penting karena diletakkan di halaman depan dengan harapan
para pembacanya akan membaca berita tersebut. Sedangkan melalui unit analisis
panjang berita, menunjukkan berita-berita BRT menggunakan format berita
jurnalistik yang langsung dan lugas pada setiap pemberitaannya. Hal ini terlihat dari
panjang berita yang sebagian besar termasuk dalam kategori berita pendek. Untuk
sumber berita, pada pemberitaan BRT, sebagian besar menggunakan sumber yang
berasal dari dewan pemerintahan dan pihak konsorsium terkait kasus BRT.
Menunjukkan bahwa Suara Merdeka memiliki kredibilitas dalam pemberitaannya.
Untuk unsur-unsur kebijakan publik yang ditampilkan sebagian besar dalam berita
BRT pada halaman Semarang Metro di SKH Suara Merdeka memiliki porsi yang
nyaris seimbang, yaitu antara formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dampak
serta evaluasi kebijakan. Sedangkan untuk unsur pengidentifikasian masalah dan
tujuan tidak ditemukan pada periode Desember 2008 hingga Desember 2009.
Sebagian besar pemberitaan tersebut hanya menunjukkan aktivitas dari pemerintah
dan untuk tanggapan masyarakat sendiri kurang bila dibandingkan dengan porsi
pemerintah.