Penelitian ini berangkat dari permasalahan menentukan yurisdiksi mana
yang berwenang terhadap proses penyelesaian sengketa pada platform digital dalam
transaksi e-commerce yang bersifat crossborder. Transaksi yang bersifat
crossborder yang dilakukan dalam ruang cyber dapat menimbulkan problematik
antar para pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda untuk menentukan pilihan
hukum dan pengadilan yang berwenang, apabila para pihak dalam klausula kontrak
elektronik yang telah di sepakati oleh para pihak tidak menentukan forum
penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik intenasional. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan
studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan
menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia
telah menjangkau yurisdiksi cyber yang bersifat borderless. Alamat internet
protocol (IP) digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi domisili hukum
dalam jaringan internet. Permasalahan yurisdiksi yang berbeda antara para pihak
dalam proses penyelesaian sengketa pada platform digital dalam transaksi e-commerce dapat menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memberikan
yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan konsumen. Para pihak yang dalam suatu
kontrak elektronik tidak menentukan pilihan hukum dan pengadilan mana yang
berwenang maka dalam penyelesaian sengketa akan mengacu pada Hukum Perdata Internasional.