Pemberitaan Kasus Bibit- Chandra berdasarkan testimoni mantan Ketua KPK,
Anatsari Azhar saat menjalani proses hukum. Testimoni tersebut berupa dugaan
penyuapan dari Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo kepada para pimpinan KPK,
yang tengah menangani kasus korupsi penaganan radio terpadu di Departemen
Kehutanan. Para pimpinan KPK kemudian diperiksa oleh Polri pada 11 Agustus 2009
dan ditetapkannya dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Kasus
Bibit - Chandra berdasarkan konflik yang terjadi antara dua buah lembaga hukum di
Indonesia, yaitu KPK dan POLRI. Hal tersebut tentunya menarik untuk ditelaah lebih
lanjut pemberitaan mengenai KPK dan POLRI yang dimuat dalam berita di surat
kabar. KPK yang merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas
korupasi di Indonesia sedang terkait masalah dengan korupsi itu sendiri. Sama halnya
dengan POLRI sebagai badan hukum negara yang bertugas menangani hukum di
Indonesia, namun adanya upaya untuk mengkriminalisasi KPK.
Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode
analisis isi (content analysis). Unit analisis yang digunakan untuk mengukur
objektivitas mengacu objektivitas oleh Westerthal (1983) yang terdiri dari aspek
Factuality dan Impartiality terdiri dari dimensi-dimensi yang antara lain truth,
informativeness, relevance, balance, neutrality. Dimensi truth diukur dengan jenis
fakta, kelengkapan unsur 5W+1H; dimensi informativeness diukur dengan panjang
paragraf; dimensi relevance diukur dengan pernyataan nara sumber dan nilai berita;
dimensi balance diukur dengan tipe liputan dan dimensi neutrality diukur dengan
arah berita
Berdasarkan hasil analisis objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam
Kasus Bibit – Chandra di SKH kompas dan Kedaulatan Rakyat pada aspek
Factuality terpenuhi pada dimensi informativenes dan relevance sedangkan pada
aspek Impartiality hanya terpenuhi pada dimensi Balance saja. Pemberitaan KPK dan
Polri di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat lebih condong memberitakan KPK
secara positif berdasarkan arah pemberitaan yang lebih banyak memihak KPK.