Dampak negatif penyalahgunaan narkotika bersifat multidimensional
mengakibatkan kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga
penanganan barang sitaan narkotika harus dimusnahkan untuk memutus rantai
kejahatan. Terhadap barang sitaan yang ada dalam penyimpanan dan pengamanan
penyidik wajib dimusnahkan oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya penetapan pemusnahan dari Kajari setempat. Pemusnahan barang
bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan
penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk guna pencegahan terhadap
adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan
sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan
penyidik tidak melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait barang
bukti narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ditemukan 13 Surat
Ketetapan Kajari Sleman yang menetapkan barang sitaan narkotika harus
dimusnahkan di penyidik namun tidak dilaksanakan karena beberapa alasan: a)
Faktor Penegak Hukumnya, yakni terdapat beberapa penyidik yang tidak
mengetahui ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Narkotika; b) Faktor Sarana dan
Fasilitas, yakni kurangnya anggaran yang tidak sesuai perencanaan untuk
pemusnahan barang sitaan narkotika; dan c) Faktor Budaya, yakni anggapan
penyidik untuk sebatas menjaga barang bukti tetap utuh dan dapat dijadikan bukti
baik pada saat tahap II maupun proses pengadilan. Sementara ditemukan 2 Faktor
tidak dilaksanakannya pidana terhadap penyidik narkotika Polresta Sleman yang
tidak melaksanakan Surat Ketetapan Kajari Sleman, yakni tidak adanya instrument
hukum jaksa dalam melakukan pengawasan dan utamanya penyidikan terhadap
perkara narkotika khususnya pelaksanaan Surat ketetapan Kajari dan adanya factor
budaya rasa sungkan penuntut umum untuk melaporkan penyidik ke polisi atau polisi yang cenderung tidak memproses karena kasus a quo merupakan victimless crime.