Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji interpretasi pasal 10 UUHC
tentang hak cipta dalam kaitannya dengan pengelola platform layanan digital
berbasis user generated content (UGC) dan konsekuensi hukum putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap pelindungan hak cipta
lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif serta melakukan
penarikan kesimpulan secara deduktif dimulai dari prinsip dan konsep yang umum
ke proposisi khusus untuk menjawab interpretasi pasal 10 UUHC dan konsekuensi
hukum putusan mahkamah konstitusi terhadap pelindungan hak cipta lagu. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi Pasal 10 UUHC adalah pengelola
tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis user generated
content (UGC) dilarang untuk membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat
perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya, dengan demikian dapat
tercapainya tujuan hukum karena telah mampu memberikan pelindungan terhadap
hak cipta lagu yang dilanggar dalam lingkup digital. Hasil penelitian kedua
menunjukkan bahwa konsekuensi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor
84/PUU-XXI/2023 terhadap pelindungan hak cipta lagu adalah pasal 10 UUHC
dinyatakan masih berlaku sepanjang dimaknai sesuai interpretasi Majelis Hakim,
maka dengan adanya putusan MK atas Pasal 10 UUHC pada akhirnya memberikan
jaminan pelindungan serta memberikan manfaat kepada Pencipta dan Pemegang
Hak Cipta karena telah tercapainya teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham.