Penelitian ini melihat konflik norma antara prinsip-prinsip lex specialis dan lex generalis dapat
mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan, penundaan dalam proses penyelesaian,
dan potensi ketidakadilan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pengaturan dan
pengurusan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji, menemukan dan
menganalisis penyelesaian konflik penggunaan prinsip lex specialis dan lex generalis dalam
perspektif norma hukum urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis
normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data, melakukan
analisis kualitatif, dan menggunakan penalaran deduktif untuk kesimpulan, dengan pendekatan
konseptual prinsip norma hukum lex specialis dan lex generalis dan pendekatan peraturan
perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menetapkan ruang lingkup dan batasan kewenangan
masing-masing kementerian dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir konflik kewenangan
antar kementerian dan memastikan bahwa setiap kementerian menjalankan tugas sesuai dengan
mandat yang diberikan oleh undang-undang. Jika substansi pada Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara pada pasal 4 dan 5 yang menyebutkan jenis-jenis urusan
pemerintahan harusnya diperhatikan lagi penjabaran norma sebagai pengurusan dan
pengaturan kewenangannya yang terkandung pada asas tujuan jelas dan asas organ yang tepat
agar undang-undang rezim bersifat politik ini terarah atau pun usulan modifikasi setiap menteri
dengan perintahnya dengan satu urusannya yang dirangkai agar setiap menteri tidak
overlapping pada aturan yang sama dalam bentuk tugasnya sama agar tugasnya jelas sebagai ius constituendum kedepannya.