Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di
Kabupaten Musi Banyuasin. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum serta faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan terjadi pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum empiris ditinjau dari teori kewenangan dan penegakan
hukum. Sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
narasumber dan responden dengan wawancara langsung di Kantor Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dan tempat pertambangan minyak ilegal. Data sekunder terdiri
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisa menggunakan metode
kualitatif yang berupa data deskriptif bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang
diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan
hukum terhadap pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin bukan
merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat (1) dan (3) yang berkaitan dengan
pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal adalah pertama, faktor luas wilayah.
kedua, faktor ekonomi. ketiga, faktor kesadaran hukum masyarakat. keempat, faktor
kurangnya personil. Kelima, faktor aparat penegak hukum.