Persoalan kelembagaan yang mememiliki kewenangan dan kekosongan
hukum sebagai akibat tidak segera terbit Peraturan Pemerintah
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 10 ayat (4) UU No. 19 tahun 2002
menyebabkan terjadi eforia beberapa Pemerintah Daerah untuk
memaksakan memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual
tradisional dengan melakukan pendaftaran melalui rejim Hak Cipta atau
Disain Industri. Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan melalui UU
No. 13 tahun 2012 dalam salah satu nomenklaturnya memberikan
kewenangan untuk mengatur bidang kebudayaan yang termasuk di
dalamnya adalah kekayaan intelektual tradisional. Permasalahan utama
adalah bagaimana bentuk pengelolaan dalam konteks pelestarian dan
perlindungan serta unsur pemerintah daerah yang memiliki kapabilitas
untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi sangat penting untuk
dibahas. Melalui studi literatur yang dilakukan, simpulan yang dapat
dikemukakan adalah bahwa keterbukaan Kasultanan Yogyakarta dan
Pura Pakualaman menjadi kunci dalam pelestarian budaya tradisional
Yogyakarta. Publikasi yang komprehensip atas kekayaan intelektual
tradisional menjadi penting untuk melindungi kakayaan intelektual
tradisional dari distorsi/pembelahan antara bentuk(denotasi) dengan maknanya (konotasi).