Perkawinan antar umat berbeda agama menjadi sebuah isu yang
menimbulkan perdebatan hingga menuai pro dan kontra dalam pelaksanaanya.
Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang berlaku dalam hukum positif di
Indonesia menyatakan bahwa perkawinan yang akan dicatatkan oleh negara
merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan
yang dianut oleh agama masing-masing. Hadirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023
tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama mengundang banyak atensi dari
masyarakat internasional karena dianggap sebagai bentuk limitasi terhadap hak
untuk menikah dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang bersifat universal
dan melekat pada tiap individu. Terciptanya sebuah norma dan hukum dalam
sebuah negara merupakan hasil kajian dengan pertimbangan yang berdasar pada
kultur sejarah yang ada hidup dalam suatu negara. Indonesia merupakan negara
yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Terbukti dalam Pancasila
dan irah-irah hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Nilai agama
menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sah atau tidak sebuah
perkawinan. Hal ini membuat hak atas perkawinan hanya dilakuakan secara
terbatas. Isu ini akan dikaji dalam penelitian ini dengan metode penelitian normatif
yuridis.