Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui proses penanganan perkara
kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka yang
mengakomodasi ketentuan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian
ini juga bertujuan untuk menganalisis sesuai tidaknya penanganan perkara kekerasan
seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dengan asas
hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang
diperoleh adalah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh
penyidik Kepolisian Resor Sikka, menekankan pada penggunaan asas keberlakuan
hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Meskipun
mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai asas lex
specialis derogat legi generalis dan sebagai dasar dalam penegakan hukum, temuan
menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan penerapan asas keberlakuan
hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan
asas keberlakuan hukum di kalangan penyidik disoroti, bersama dengan perlunya
penerapan hukum yang konsisten dan menyeluruh dalam penanganan kasus kekerasan
seksual. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penyidik untuk
menangani kasus tersebut dengan efektif sesuai dengan asas keberlakuan hukum yang
berlaku. Penggunaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan komitmen terhadap
perlindungan hak anak, tetapi juga menyoroti perlunya penerapan hukum yang tepat dan
berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku secara konsisten.