Pesatnya perkembangan digitalisasi membawa dampak signifikan untuk
pertumbuhan ekonomi khususnya perdagangan melalui sistem elektronik. Dampak
positif yang dirasakan oleh penjual dan pembeli membuat perkembangan pasar
digital semakin banyak diminati oleh pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha
yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik maka akan terjadi
persaingan usaha di dalam pasar tersebut. Praktek predatory pricing dan juga
monopoli diduga sempat terjadi pada social commerce Tiktokshop, sehingga
dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hal ini
kemudian membuat penulis ingin mengkaji menggunakan studi perbandingan
dengan Negara Tiongkok mengenai pengaturan perizinan, periklanan dan
pengawasan pada e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yang mengkaji peraturan e-
commerce antara Indonesia dan Tiongkok. Hasil dari penelitian ini mendapatkan
kesimpulan bahwa pengaturan e-commerce yang ada di Tiongkok dan di Indonesia
hampir memiliki kesamaan terhadap sistem perizinan e-commerce. Indonesia dan
Tiongkok mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnisnya pada platform
e-commerce dan platform e-commerce berkewajiban untuk menyediakan sarana
bagi pelaku usaha untuk mendaftar pada platform e-commerce tersebut. Sedangkan
perbedaan yang dapat diketahui dari masing-masing peraturan tersebut adalah pada
bagian pengawasan e-commerce. Di Tiongkok pemerintah berkewajiban untuk
membantu peningkatan perekonomian digital sehingga terjadi pemerataan di
wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga pemerataan ekonomi digital dapat
berjalan dengan baik, hal ini yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.