Penegakan hukum belum dilaksanakan secara tegas kepada warga masyarakat
yang melakukan pembakaran hutan, demikian juga tidak dilakukannya
penyuluhan kepada masyarakat secara efektif tentang dampak pembakaran hutan.
Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang kurang baik dalam pengentasan
musibah kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan
sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor mengapa penegakan hukum tidak ditegakkan pada
kasus pembakaran hutan kebun sawit petani Desa Empat Koto Setingkai Kampar
Kiri Kabupaten Kampar, yaitu faktor kesadaran masyarakat terkait pentingnya
keberlanjutan hutan masih rendah, menyebabkan praktik pembakaran hutan terus
berlangsung dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana
pembakaran hutan, hal ini dikarenakan meskipun telah lebih dari 20 (dua puluh)
tahun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lahir sebagai
dasar hukum yang melarang setiap orang untuk membakar hutan, tetapi kebakaran
hutan masih rutin terjadi setiap tahunnya di desa Empat Koto Setingkai,
selanjutnya faktor aparat penegak hukum yaitu kepolisian sekitar yang kurang
menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas
pelaku pembakaran hutan, juga kurangnya melakukan sosialisasi terkait aturan
pembakaran hutan kepada masyarakat, terakhir faktor budaya masyarakat
membakar hutan untuk pertanian masih dianggap sebagai kebijakan hemat biaya
dan energi.