enelitian ini berangkat dari permasalahan atas pelindungan hukum bagi
pemegang polis sebelum terbentuknya program penjaminan polis asuransi,
diketahui pelindungan hukum bagi pemegang polis saat ini tidak mampu
memberikan manfaat dan pelindungan hukum akibat masih terdapatnya banyak
korban kasus gagal bayar polis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode
pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses
berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa pelindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan
berdasarkan isi dan ketentuan perjanjian polis asuransi. Perjanjian polis menjadi
dasar hukum pertama yang dapat menunjukan hak dan tanggungjawab antara
pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Dana jaminan merupakan bentuk
pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis yang bertujuan
untuk menjaminan hak pemegang polis. Unit pengaduan nasabah menjadi bentuk
pelindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami
pemegang polis. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi bentuk
pelindungan hukum terakhir yang dapat membantu pemegang polis dalam
mendapatkan haknya kembali. Peraturan terkait pelindungan hukum bagi pemegang polis yang berlaku saat ini tidak dapat memberikan kemanfaatan dan
pelindungan bagi pemegang polis asuransi, akibat masih terdapatnya banyak
korban kasus gagal bayar. Percepatan atas program penjaminan dan penguatan atas
pelindungan hukum yang ada saat ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan pelindungan bagi pemegang polis.