esis ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi
Peserta BPJS Berdasarkan Kepastian Hukum”. Terdapat 2 (dua) permasalahan
hukum yang diangkat dalam tersis ini yaitu 1). Bagaimana pertanggungjawaban
hukum badan publik dalam UU. No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data
Pribadi demi mencegah kejahatan dunia maya (cyber crime) ? 2). Bagaimana
Kepastian Hukum Hak Subjek Data Pribadi pada kasus kebocoran data pribadi
peserta BPJS ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch ?. Topik ini
penting untuk dikaji karena sangat aktual, beberapa lembaga atau perusahaan
negara maupun swasta (termasuk BPJS) sering mengalami kebocoran data. Metode
penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan data
dilakukan dengan studi literatur (kepustakaan), kemudian melakukan wawancara
dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum cukup
memadai dalam mencegah kejahatan dunia maya (cyber crime). Akibatnya tidak
terwujud kepastian hukum, karena menurut Gustav Radbruch kepastian hukum
harus muncul di dalam norma hukum positif.