Sejak tahun 1979, Indonesia sudah bersinggungan dengan isu pengungsi. Walaupun
begitu, Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi dokumen Konvensi 1951 dan
Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hal tersebut membuat para pengungsi dari
luar negeri berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Walaupun Pemerintah
Indonesia sudah mengeluarkan Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri, namun belum cukup untuk memberikan impak yang
signifikan di lapangan. Untuk itu, LSM dapat berperan aktif untuk membantu
permasalahan ini. Salah satu dari LSM tersebut adalah Jesuit Refugee Service (JRS).
Penelitian ini berfokus pada advokasi yang dilakukan oleh JRS terhadap kebijakan
kepengungsian di Indonesia, khususnya pada isu pendidikan maupun livelihood.
Penelitian ini menggunakan teori advokasi. Jenis penelitian yang dipakai adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Metode pengumpulan data yang
dipakai terdiri dari tiga jenis, yakni observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pada
penelitian ini, penulis memaparkan analisis terhadap 4 (empat) rumusan masalah.
Pertama, alasan JRS melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di
Indonesia. JRS berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, yakni pada isu
pendidikan dan livelihood. Hal tersebut didasari dengan adanya gagasan JRS yang
mana pengungsi dapat hidup layak dan melihat bagaimana pengungsi yang berada
di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal inilah yang membuat
JRS berusaha untuk melibatkan banyak pihak dalam melakukan advokasinya.
Kedua, JRS menggunakan kebijakan internasional maupun nasional sebagai acuan
advokasinya. Di samping itu, JRS juga menggunakan berbagai praktik baik yang
terjadi di lapangan serta nilai dan pemberian Gereja Katolik yang dihayati oleh para
staf JRS. Ketiga, proses JRS dalam melakukan advokasi. Proses tersebut dimulai
dari tahapan pertemuan secara internal JRS maupun dengan para pengungsi. JRS
juga melakukan monitoring berbagai informasi dan melakukan “prioritasisasi”
terhadap isu yang hendak diangkatnya. Pada tahapan yang kedua, JRS berusaha
untuk merumuskan solusinya, yakni mendesak revisi Perpres No. 125 Tahun 2016
Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Lalu JRS juga aktif dalam
membentuk koalisi, menetapkan para “champion”, dan mengajak berkolaborasi
bersama dengan mereka melalui workshop sebagai bentuk visibilitas masalah sosial.
Pada tahapan berikutnya, JRS melakukan pemantauan terhadap implementasi
kebijakan. Pada tahapan terakhir, JRS melakukan evaluasi terhadap advokasi yang
mereka lakukan. Keempat, peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku
advokasi lainnya. JRS memiliki kapabilitas pada sisi grasroot sehingga
memungkinkannya untuk dapat memberikan manfaat bagi para pelaku advokasi
lainnya di dalam koalisi. Selain itu, JRS juga fokus untuk bekerja sama dengan para
“champion” yang berada di lembaga pemerintahan sebagai bentuk taktik insider
yang mereka lakukan.