Pengelolaan dana desa merupakan satu aspek penting dari sebuah desa untuk
menjalankan program-program untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pada tahun 2020 kasus
covid-19 mulai ditemukan di Indonesia maka dari itu rumusan masalah yaitu Bagaimana
Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan
dana desa pada masa pandemi. Berdasarkan penelitian ini terdapat kesimpulan, Pada tahun 2020
perencanaan dana desa masih sangat fleksibel dan pemerintah desa bisa dengan leluasa menentukan
sesuai keinginan dan kebutuhan desa. Pada tahun ini belum terdapat perencanaan dana desa yang
ditujukan untuk covid-19. Namun perencanaan terhadap covid-19 mulai ada pada tahun 2021
karena pada tahun ini merupakan puncaknya covid-19 maka ada peraturan mentri yang
mengharuskan dana desa digunakan untuk BLT serta pencegahan dan penanganan covid-19. Pada
tahun 2022 peraturan mentri mengatur lebih rinci dengan minimal 40% untuk BLT, 20% untuk
ketahanan pangan, 8% untuk penanganan covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut menjadikan
covid-19 sebagai prioritas dana desa. Pembangunan jalan, peningkatan pendidikan, peningkatan
kesehatan menjadi tergeser bahkan hingga tahun 2023 untuk pembangunan jalan masih tertunda.
Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Selain itu juga ada prioritas dana desa yang berubah setiap tahunnya
terkhusus pada tahun 2021 sudah mulai memprioritaskan penanggulangan covid-19. Pada tahun
2022 masih memprioritaskan covid-19 namun bukan merupakan yang utama. Terdapat juga faktor
pendukung dalam pengelolaan dana desa yaitu kinerja pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.
Kedua faktor tersebut diyakini dapat menjadi pendukung pengelolaan dana desa. Selain faktor
pendukung terdapat juga faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana, komunikasi, dan kondisi geografis.