Tesis ini berangkat dari permasalahan praktik bisnis yang menguasai pasar di era
ekonomi digital didominiasi oleh pelaku usaha yang berasal dari luar negeri,
sedangkan hukum persaingan usaha di Indonesia masih bersifat konvensional dan
belum menjangkau pelaku usaha luar negeri. Penelitian tesis ini bertujuan
menemukan dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam
penanganan perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri,
dan merumuskan ius constituendum penguatan kewenangan KPPU yang
mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Tesis ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan
perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan
adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dianalisis secara kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara
deduktif, yakni dari konsep umum kewenangan yang ditarik kesimpulan khusus
mengenai kewenangan KPPU di era ekonomi digital. Hasil penelitian tesis ini
menemukan bahwa kompleksitas persaingan usaha di era ekonomi digital yang
bersifat multi-sided markets dengan penggunaan teknologi seperti big data,
algoritma, dan artificial intelligence yang bersifat otomatisasi dapat mengarah pada
perilaku anti persaingan seperti praktik jual rugi, diskriminasi harga, dan kolusi
terselubung. Kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mengalami keterbatasan yurisdiksi dalam menangani perkara
persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital
karena definisi pelaku usaha belum mengakomodasi prinsip ekstrateritorial.
Konfigurasi politik hukum yang terbentuk dalam hukum persaingan usaha
berlangsung secara demokratis dan menghasilkan produk hukum yang responsif.
Rumusan ius constituendum terkait perubahan definisi pelaku usaha dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan menyangkut unsur subjek hukum,
domisili hukum, dan perbuatan hukum, penerapan alat bukti tertulis yang lebih
menguatkan kewenangan KPPU dibandingkan alat bukti surat/dokumen yang
bersifat limitatif dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan
pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.