Maran, Mary Grace Megumi (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI WURING YANG MELANGGAR RENCANA TATA RUANG DAN DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIKKA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Text (Mary Grace Megumi Maran)
225214740_Bab 0.pdf

File Pdf (732kB)
Text
225214740_Bab 1.pdf

File Pdf (532kB)
Text
225214740_Bab 2.pdf

File Pdf (621kB)
Text
225214740_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (624kB)
Text
225214740_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (1MB)
Text
225214740_Bab 5.pdf

File Pdf (824kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang
sempadan pantai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum
terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang
serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak lingkungan hidup yang
ditimbulkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 telah menetapkan beberapa pengaturan
mengenai sempadan pantai. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa
pasal di antaranya adalah dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 Perda
RTRW Kabupaten Sikka. Berdasarkan pengaturan tersebut maka diketahui bahwa
Kampung Wuring termasuk dalam kawasan sempadan pantai. Artinya bahwa lokasi
berdirinya Kampung Wuring berstatus sebagai kawasan perlindungan setempat.
Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring tidak
ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan status kawasan lindung sebagai
kawasan perlindungan setempat melainkan sempadan pantai Wuring ditujukan
untuk kegiatan permukiman. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada produk
hukum positif yang mengatur khusus tentang peraturan zonasi mengenai
pemanfaatan sempadan pantai di Kabupaten Sikka. Telah diketahui juga bahwa
penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan
sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang adalah berupa
pembatasan mendirikan bangunan. Penggunaan sempadan pantai Wuring juga
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari: terjadinya
banjir robb, abrasi, pencemaran akibat limbah, pencemaran akibat sampah, manggrove semakin berkurang, dan terumbu karang rusak.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Kampung Wuring; melanggar rencana tata ruang; lingkungan hidup; penegakan hukum; sempadan pantai.
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Date Deposited: 06 Feb 2024 12:40
Last Modified: 06 Feb 2024 12:40
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/30958

Actions (login required)

View Item
View Item